Ketahanan Pangan Hewani Desa Jono Oge

 

Latar Belakang Ketahanan Pangan

Desa Jono Oge terletak di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, adalah salah satu desa yang terdampak parah bencana gempa bumi dan likuefaksi 2018, di mana lahan pertanian subur banyak rusak atau tidak bisa diolah lagi karena perubahan struktur tanah dan masalah irigasi. Akibatnya banyak petani awalnya tidak dapat kembali mengolah lahan seperti seharusnya.

Upaya kolaboratif antara pemerintah desa dan Lembaga Ekonomi Loka Desa yaitu BUMDes yang menjalankan usaha ternak ayam petelur dan penggilingan jagung di Desa Jono Oge,  melibatkan kelompok miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas. Ini sekaligus mendukung ketersediaan pangan dan ekonomi lokal.

BUMDes Jono Oge berperan penting dalam:

• memperkuat ekonomi lokal melalui pemasaran hasil desa;

• mengembangkan usaha produktif yang mendukung pemenuhan kebutuhan pangan lokal;

• menciptakan peluang kerja dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti perempuan dan penyandang disabilitas;

• mengintegrasikan usaha produksi dan pengolahan hasil (pertanian/peternakan) sehingga desa lebih mandiri secara ekonomi dan pangan.

Peran Utama Pendamping Desa terhadap BUMDes Jono Oge

Pendamping dalam proses Perencanaan & Kebijakan

Pendamping Desa berperan:

• mendampingi Musyawarah Desa (Musdes) terkait pendirian/penguatan BUMDes,

• memastikan unit usaha BUMDes selaras RPJMDes & RKPDes,

• membantu penyusunan AD/ART, Perdes BUMDes, dan SOP usaha.

Di Jono Oge, ini penting karena BUMDes diarahkan mendukung pemulihan ekonomi pascabencana & ketahanan pangan.

---

Pendamping dalam proses Pengembangan Usaha

Pendamping Desa membantu:

• pemetaan potensi usaha desa (ayam petelur, jagung, mart desa, dll),

• analisis kelayakan usaha sederhana,

• mendorong integrasi usaha (contoh: jagung → pakan ayam → telur → pasar lokal).

Peran ini krusial agar BUMDes tidak hanya berdiri, tapi berjalan dan berkelanjutan.

---

Pendamping dalam proses Tata Kelola & Manajemen

Pendamping Desa mendampingi:

• pembagian tugas Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan unit usaha,

• penerapan pembukuan sederhana & laporan keuangan,

• transparansi dan akuntabilitas BUMDes ke Pemdes & masyarakat.